Ikut Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19, Ini Arahan Wakapolda Maluku
Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19 (Doc. Humas Polda Maluku)

Ikut Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19, Ini Arahan Wakapolda Maluku

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, M.M, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) tentang percepatan program vaksinasi Covid-19.

POLDA MALUKU - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, M.M, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) tentang percepatan program vaksinasi Covid-19. 

Rakor bersama Asops Kapolri Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si ini diikuti Wakapolda dari Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (16/6/2021). Ia didampingi Irwasda dan Karo Ops Polda Maluku. 

Kegiatan melalui video conference ini turut dihadiri Karo Rena, Direktur Samapta, Perwakilan Direktur Binmas, Perwakilan Dansat Brimob, dan Perwakilan Kabid Dokkes Polda Maluku, Pasi Ops Korem 151/Binaiya, dan Pabordya Renops Sopdam. 

Usai mengikuti rakor, Wakapolda memberikan masukan kepada jajaran Polda Maluku untuk mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi massal. 

Jenderal bintang 1 Polri di Maluku ini juga meminta kepada jajaran Polda Maluku agar dapat memastikan terpenuhinya proses vaksinasi. 

"Silahkan manggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian untuk jajaran Polri yang berdomisili di asrama agar diutamkan (divaksinasi)," pintanya. 

Sebelumnya, terkait dengan percepatan penanganan vaksinasi massal, Asops Kapolri Imam Sugianto, dalam sambutannya mengatakan capaian vaksinasi dosis 1 hingga bulan Mei 2021 pada dashboard KPCPN sebanyak 16,2 juta, dan 10,5 juta dengan laju vaksin tertinggi 508,510 pada tanggal 24 Maret 2021. Sementara capaian maksimal vaksinasi pada bulan Maret 2021 yakni sebanyak 24 ribu. 

"Target vaksinasi masal harus mencapai 1 juta, harus menyusun format atau skema apa saja yang dapat dilakukan sehinga dapat mencapai target," pinta Imam. Imam juga meminta agar mekanisme pelaporan dari kabupaten kota atau provinsi, dan Kementerian Kesehatan harus sama.

Bagikan ke teman kamu